Kegiatan koordinasi ini melibatkan Petugas Jasa Raharja Cabang Malang serta Petugas Samsat Malang Kota, Fawzan Rinaldy, bersama jajaran KB Samsat Malang Kota. Fokus pembahasan diarahkan pada perencanaan teknis layanan Samsat Keliling agar dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran bagi badan usaha.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspek teknis dibahas secara mendalam, mulai dari mekanisme pelayanan, kesiapan dan validasi data kendaraan, hingga penjadwalan pelaksanaan layanan di lingkungan Assa Rent.
Perencanaan yang matang dinilai penting untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi dapat dilaksanakan tanpa mengganggu operasional perusahaan sekaligus tetap memenuhi standar pelayanan publik.
Fawzan Rinaldy menyampaikan bahwa kehadiran layanan Samsat Keliling di lingkungan perusahaan rental kendaraan diharapkan mampu memberikan kemudahan signifikan bagi wajib pajak.
Melalui layanan ini, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien.
Sinergi antara KB Samsat Malang Kota dan Assa Rent juga dipandang sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dari sektor badan usaha yang memiliki jumlah armada cukup besar.
Dengan mendekatkan layanan kepada wajib pajak, potensi keterlambatan administrasi dapat diminimalkan sekaligus mendorong tertib administrasi kendaraan bermotor di wilayah Kota Malang.
Selain berdampak pada peningkatan kepatuhan, pelaksanaan Samsat Keliling ini juga diharapkan berkontribusi terhadap optimalisasi pendapatan daerah serta mendukung aspek keselamatan berlalu lintas melalui kepatuhan pembayaran SWDKLLJ.
Jasa Raharja KB Samsat Malang Kota menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi berkelanjutan dalam menghadirkan layanan publik yang prima, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sekaligus memperkuat tata kelola administrasi kendaraan bermotor yang tertib dan akuntabel. (Ir).
