Kemiskinan Menurun, Ketimpangan Meningkat? Prof Bagong Ungkap Masalah Keadilan Ekonomi Indonesia

Sosiolog sekaligus Guru Besar FISIP Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Dr Bagong Suyanto Drs MSi, menilai persoalan utama pembangunan ekonomi Indonesia bukan hanya mengenai jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, tetapi juga menyangkut ketidakadilan dalam struktur ekonomi.

“Di Indonesia problema utama memang pada kesenjangan sosial. Jadi persoalan ketidakadilan,” ujar Prof Bagong.

Menurutnya, ketimpangan terjadi karena distribusi manfaat ekonomi belum berjalan secara merata. Kelompok masyarakat bawah masih menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai ekonomi, sementara pembagian keuntungan dinilai belum memberikan ruang yang cukup bagi mereka.

“Pembagian margin keuntungan timpang. Orang miskin justru sering harus menanggung risiko yang seharusnya ditanggung kelas di atasnya,” tegasnya.

Prof Bagong juga menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang kerap menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Meski pertumbuhan ekonomi berada di atas 5 persen, ia menilai manfaat dari pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kelas bawah.

“Pertumbuhan hanya dinikmati kelas atas. Kelompok masyarakat miskin tidak. Mereka sekadar bertahan hidup,” tutur Prof Bagong.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bersifat inklusif. Bagi masyarakat miskin yang tinggal di kawasan perkotaan kumuh maupun wilayah perdesaan tertinggal, peningkatan ekonomi nasional belum banyak mengubah kondisi kehidupan mereka secara mendasar.

Selain itu, Prof Bagong mengingatkan keberadaan kelompok near poor atau masyarakat yang secara statistik telah keluar dari kategori miskin, tetapi masih berada dalam kondisi rentan. Kelompok ini berpotensi kembali jatuh miskin apabila menghadapi tekanan ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, maupun beban biaya kesehatan.

Dalam momentum kemerdekaan, Prof Bagong menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui angka statistik maupun pembangunan fisik. Menurutnya, negara perlu memastikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah agar kesenjangan sosial tidak semakin melebar.

Ia mengingatkan bahwa persoalan ketimpangan berkaitan erat dengan semangat keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. (Nayla).