Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan, LKS Bipartit tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi perusahaan. Lebih dari itu, forum tersebut merupakan ruang komunikasi strategis yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan sejak tahap awal.
Pernyataan tersebut disampaikan Afriansyah saat membuka Webinar Sharing Session bertajuk Menuju Hubungan Industrial Bebas Konflik melalui LKS Bipartit yang digelar secara daring, Selasa (9/6/2026).
Menurut Afriansyah, berbagai konflik hubungan industrial umumnya tidak muncul secara tiba-tiba. Perselisihan sering kali berakar dari komunikasi yang tidak berjalan efektif, aspirasi pekerja yang tidak tersampaikan, maupun kebijakan perusahaan yang belum dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pihak.
“LKS Bipartit hadir sebagai forum komunikasi dan konsultasi yang berfungsi memecahkan persoalan ketenagakerjaan secara dini sekaligus menciptakan ketenangan bekerja. Karena itu, LKS Bipartit tidak boleh dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif perusahaan,” ujarnya.
Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) menunjukkan hingga April 2026 telah terbentuk 28.236 LKS Bipartit di berbagai perusahaan di Indonesia. Jumlah tersebut mencerminkan semakin luasnya penerapan mekanisme dialog sosial sebagai bagian dari penguatan hubungan industrial nasional.
Afriansyah menilai keberadaan LKS Bipartit memiliki posisi strategis dalam membangun komunikasi yang sehat antara pekerja dan manajemen perusahaan. Forum tersebut dapat menjadi ruang klarifikasi, konsultasi, hingga deteksi dini terhadap berbagai persoalan yang berpotensi berkembang menjadi sengketa hubungan industrial.
Apabila dijalankan secara optimal, berbagai permasalahan dapat dibahas sejak awal sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. Pekerja memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan, sementara perusahaan dapat menjelaskan kebijakan maupun kondisi usaha secara transparan.
“LKS Bipartit berperan sebagai ruang dialog awal, ruang klarifikasi, sekaligus mekanisme deteksi dini terhadap potensi persoalan di tingkat perusahaan,” kata Afriansyah.
Ia menambahkan, budaya dialog dan musyawarah yang dibangun melalui LKS Bipartit sejalan dengan semangat Hubungan Industrial Pancasila yang selama ini menjadi fondasi hubungan kerja di Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha dapat berjalan beriringan.
Dalam konteks tersebut, pemerintah mengambil posisi sebagai fasilitator yang memastikan komunikasi antara para pihak tetap terbuka dan konstruktif.
“Kehadiran pemerintah dalam hubungan industrial bukan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan memastikan ruang dialog tetap terbuka, hak-hak pekerja terlindungi, dan keberlangsungan usaha tetap terjaga,” tegasnya.
Melalui forum berbagi pengalaman dan pengetahuan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan berharap pemahaman mengenai LKS Bipartit tidak berhenti pada aspek kepatuhan terhadap regulasi semata. Pemerintah mendorong agar forum tersebut benar-benar menjadi instrumen yang aktif, dipercaya, dan dimanfaatkan oleh pekerja maupun pengusaha untuk membangun hubungan kerja yang sehat.
Penguatan fungsi LKS Bipartit dinilai semakin relevan di tengah dinamika dunia kerja yang terus berkembang. Perubahan pola bisnis, transformasi digital, hingga tantangan ekonomi global menuntut terciptanya komunikasi yang lebih adaptif dan kolaboratif antara seluruh pemangku kepentingan di lingkungan perusahaan.
Dengan mekanisme dialog yang berjalan efektif, berbagai potensi persoalan ketenagakerjaan dapat diidentifikasi dan dibicarakan secara terbuka melalui jalur musyawarah yang mengedepankan kepentingan bersama. (Nayla).
